Situasi keamanan di wilayah Suwayda kini berada pada titik paling kompleks akibat tarik-ulur kepentingan politik lokal dan intervensi Israel yang semakin nyata. Ketegangan memuncak setelah muncul pernyataan kontroversial dari pemimpin separtis Deuze Suriah pro Greater Israel, Hikmat al-Hajari, yang secara terbuka menyinggung posisi Iran di kawasan tersebut. Dalam sebuah rekaman video, ia memberi sinyal dukungan terhadap serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran yang telah menimbulkan ribuan korban tewas khususnya kalangan sipil dan anak-anak sekolah. Pernyataan ini segera memicu perdebatan panas karena dianggap berpotensi mengancam kedaulatan nasional Suriah.
Dalam diskursus yang berkembang di Al-Ikhbariya, terlihat adanya pembelahan tajam antara kelompok Druze yang menginginkan stabilitas di bawah negara dan mereka yang menuntut otonomi lebih luas atau separatisme. Pemerintah Suriah melalui otoritas lokal terus berupaya meyakinkan warga bahwa rekonsiliasi dan pemulihan layanan publik adalah satu-satunya jalan keluar. Namun, pengaruh tokoh pemberontak seperti al-Hajari yang pernah melakukan pembantaian kepada warga Arab Badui memicu polarisasi, dengan semakin menguatnya wacana pembentukan negara sendiri di kalangan Druze sebagai bagian dari memperkuat hegemoni Israel. Situasi ini diperparah oleh adanya agenda Israel dkk yang berupaya memecah keutuhan Suriah dari dalam.
Posisi ini sebenarnya tidak mengherankan karena warga Druze di Israel juga menjadi ujung tombak tentara Israel dalam kampanye genosida terhadap warga Palestina di Gaza yang masih berlanjut sampai sekarang. Perwira Druze Israel dikenal berdarah dingin saat membantai saudara Arab mereka dari Palestina.
Tokoh berpengaruh Suwayda, Hassan al-Atrash, memilih berpindah ke Damaskus untuk menjaga jalur komunikasi dengan pemerintah pusat. Keputusan ini diambil di tengah tekanan dari milisi separatis Druze bersenjata yang dinilai membatasi kebebasan berpendapat warga. Ia menegaskan bahwa berada di ibu kota memberinya ruang lebih aman untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa intimidasi kelompok bersenjata. Langkah ini mencerminkan kompleksitas kekuasaan lokal yang kini banyak didominasi kepentingan kelompok pro Israel.
Isu identitas juga menjadi sumber ketegangan. Penggunaan istilah Jabal Bashan, sebagai nama negara de facto yang dbangun, ditolak oleh kelompok nasionalis yang tetap mempertahankan nama Jabal al-Arab sebagai simbol sejarah. Nama tersebut merujuk pada warisan perjuangan Sultan Pasha al-Atrash dalam melawan penjajahan Inggris dan Prancis. Upaya perubahan nama dianggap bukan sekadar persoalan istilah, melainkan bagian dari upaya mengikis identitas nasional Suriah. Bagi banyak warga, persatuan nasional tetap menjadi prinsip yang tidak bisa ditawar.
Di sisi lain, separatisme Suwayda juga memiliki dimensi kemanusiaan yang serius. Masalah pendidikan, keamanan mahasiswa, hingga sengketa lahan pertanian semakin memperburuk kondisi sosial. Banyak mahasiswa merasa tidak aman saat belajar di luar daerah karena stigma politik. Sektor pertanian pun lumpuh karena ancaman keamanan membuat petani yang kebanyakan Arab Badui enggan menggarap lahan. Warga kini menuntut pemulihan layanan dasar dan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama.
Terkait Iran, muncul pertanyaan mengapa komunitas Druze yang memiliki akar sejarah dari Syiah Ismailiyah justru anti-Teheran yang kini dibombardir saban hari oleh Israel-AS. Secara historis, Druze memang berkembang dari tradisi tersebut, namun selama berabad-abad telah menjadi identitas yang sepenuhnya mandiri. Mereka tidak lagi mengidentifikasi diri dengan spektrum Syiah modern, apalagi dengan konsep Wilayat al-Faqih yang menjadi ideologi Iran. Bagi komunitas Druze, ajaran tersebut dianggap tidak selaras dengan tradisi mereka yang lahir di Mesir era Dinasti Syiah Fatimiyah.
Penolakan terhadap Iran juga dipicu pengalaman di lapangan. Kehadiran milisi pro-Iran di era Bashar Al Assad kerap dipandang mengabaikan kedaulatan lokal. Banyak warga melihat intervensi tersebut bukan sebagai bantuan, melainkan sebagai bentuk dominasi geopolitik. Iran dianggap memanfaatkan konflik Suriah untuk kepentingan strategisnya dalam persaingan regional, sehingga memunculkan sentimen anti-Iran yang cukup kuat di masyarakat. Meski begitu, sebagian besar milisi separatis Druze diisi oleh eks militer Assad dan eks militan pro Iran dari masa lalu.
Sebagian kecil kelompok yang memiliki keterkaitan dengan Hezbollah tetap mendukung Iran. Namun, dukungan ini dinilai tidak merepresentasikan mayoritas rakyat Suriah. Hezbollah sering dipandang sebagai perpanjangan tangan kepentingan Iran yang justru memperpanjang ketidakstabilan. Dominasi narasi kelompok ini kadang menimbulkan kesan bahwa Suriah sepenuhnya berada dalam posisi anti Iran pasca lengsernya Assad, meski realitas di akar rumput masih terdapat elemen pendukung Iran khususnya dari kalangan Alawiyah.
Selain itu, kekhawatiran terhadap perubahan demografi dan aktivitas ilegal turut memperkuat penolakan warga. Beberapa laporan mengaitkan wilayah yang dikuasai milisi separatis Druze dengan jalur perdagangan narkotika seperti Captagon warisan era Assad. Hal ini dianggap merusak tatanan sosial dan masa depan generasi muda. Bagi warga, kondisi ini memperlihatkan bahwa konflik tidak hanya bersifat politik, tetapi juga sosial dan ekonomi.
Pada akhirnya, penyelesaian krisis Suwayda bergantung pada dialog nasional yang jujur tanpa intervensi asing. Banyak tokoh, termasuk Hassan al-Atrash, mendorong solusi internal demi menghentikan konflik berkepanjangan. Masyarakat Suriah menginginkan kedaulatan penuh, bebas dari pengaruh milisi separatis dan agenda Israel Raya. Stabilitas hanya dapat terwujud jika kepentingan rakyat ditempatkan di atas ambisi geopolitik pihak luar.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar